Kota Pekalongan - Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekalongan mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis Penggunaan Fitur Tracking Informasi Naskah dan Tanda Tangan (TINTA), Rabu (17/6/2026). Kegiatan ini diikuti oleh para ajudan pimpinan dan dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Kepala Bagian Hukum Setda Kota Pekalongan, Adam Muhamad, menjelaskan bahwa fitur Tinta merupakan sistem informasi yang digunakan untuk memantau dan mengelola alur naskah peraturan perundang-undangan secara terstruktur, mulai dari proses paraf oleh bagian terkait hingga penandatanganan oleh pimpinan daerah secara transparan, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik.

“Konsep sederhananya seperti aplikasi marketplace, kita bisa memantau barang yang kita beli sudah sampai mana. Kalau lewat Tinta ini kita bisa memantau naskah yang diajukan OPD sudah sampai mana, sudah diberi asmanan Pak Wali Kota apa belum,” paparnya.

Lebih lanjut, Adam menjelaskan bahwa inovasi ini lahir dari banyaknya keluhan OPD yang sering menanyakan posisi naskah peraturan perundang-undangan yang diajukan. Fitur Tinta ini merupakan salah satu bentuk pelayanan hukum berbasis elektronik yang terintegrasi dengan pelayanan hukum lainnya di website JDIH Kota Pekalongan.

Selain untuk memantau alur proses, tambah Adam, inovasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, yaitu dengan mencatat riwayat waktu kapan dokumen diterima, diperiksa, atau ditandatangani oleh kepala daerah. Hal ini mencegah adanya dokumen yang terselip atau tertahan tanpa alasan yang jelas.

Asisten Pemerintahan dan Kesra, Slamet Budiyanto, mengapresiasi inovasi yang digagas oleh Bagian Hukum Setda tersebut. Menurutnya, inovasi yang dilakukan pemerintah harus bisa menjawab tantangan di era digital. Inovasi yang ideal harus berorientasi pada transformasi digital yang terintegrasi. “Cukup satu akun untuk mengakses berbagai layanan seperti E-prokumda dan Tinta ini di website JDIH,” tuturnya.

Hadirnya Tinta merupakan satu langkah yang bagus, karena memanfaatkan sistem pelacakan digital untuk memberikan pelayanan di bidang hukum. “Alur kerjanya pun transparan, dapat dipantau secara realtime dan akan ketahuan di mana titik yang menghambat,” imbuh Budi. [Tim JDIH Kota Pekalongan]