Hukum Acara Pidana


Deskripsi Singkat

   Dalam menegakkan dan mewujudkan kepastian hukum, tindakan aparatur penegak hukum secara formal harus ada pengaturannya, agar tindakannya tidak kontradiktif dengan undang-undang. Artinya, tidak hanya mengacu kepada ketentuan hukum pidana materiil, tetapi juga mengacu kepada hukum pidana formal, yang lazim disebut Hukum Acara Pidana. Hukum Acara Pidana merupakan hukum formal yang di dalamnya memuat ketentuan-ketentuan tentang bagaimana suatu proses beracara dalam rangka penegakan hukum pidana (hukum materiil). Dalam ketentuan Hukum Acara Pidana dijabarkan bagaimana proses penangkapan suatu kasus pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga proses pengadilannya. Buku ini terdiri dari 11 BAB, yaitu :
BAB 1 PENDAHULUAN
BAB 2 PENGANTAR HUKUM ACARA PIDANA
BAB 3 SEJARAH HUKUM ACARA PIDANA
BAB 4 PIHAK-PIHAK DALAM HUKUM ACARA PIDANA
BAB 5 TAHAPAN HUKUM ACARA PIDANA
BAB 6 PEMBUKTIAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA
BAB 7 KONEKSITAS
BAB 8 YURISDIKSI
BAB 9 ACARA PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
BAB 10 PERBARENGAN TINDAK PIDANA

Koleksi Buku Lainnya

image
PDRD

Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023)

Beserta Hubungan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022)

image
APBD

Lampiran Catatan Laporan Keuangan APDB Daerah

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024

image
APBD

Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang APDB Daerah

Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024

image
Undang Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019

Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011

Night
Day